Penyanderaan Pilot Susi Air Masuk Aksi Terorisme
Redaktur: Redaksi Kabar Negeri
Penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, berkebangsaan Selandia Baru oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan aksi terorisme menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“KKB menuntut kemerdekaan dengan mengancam akan menghilangkan nyawa pilot bila tuntutan tidak dipenuhi,” kata Kepala Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Ibnu Suhendra, dalam webinar bertajuk “Penyanderaan Pilot Susi Air: Tindakan Terorisme?” yang dipantau dari kanal YouTube Moya Institute di Jakarta, Jumat (17/03/2023).
Cara-cara yang dilakukan KKB itu, menurut dia, identik dengan aksi-aksi terorisme. Bagi Ibnu, jaringan teror yang beraksi di wilayah Indonesia saat ini menggunakan strategi menebar rasa takut sebagai cara untuk mencapai tujuannya.
“Selain itu, terdapat motif politik dan ideologi yang memenuhi unsur pidana dalam pengertian tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018,” ujar dia.
Dia mengatakan penanganan aksi terorisme memerlukan upaya yang sistematis, terukur, dan terkoordinasi agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik.
Ibnu menambahkan terorisme adalah masalah yang penuh kompleksitas dan tidak bisa ditangani serampangan. Terdapat ideologi yang harus diperangi, sekaligus merupakan akar permasalahan yang harus dituntaskan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto mengatakan BNPT telah menegaskan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat diterapkan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan KKB, termasuk penyanderaan pilot Susi Air.
Kekerasan KKB telah memenuhi unsur tindak pidana terorisme karena memiliki motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan, yang juga menciptakan rasa ketakutan luas di tengah masyarakat.
“Kondisi dilematis tersebut harus segera dicarikan solusinya. Kita berharap tak hanya pilot Susi Air dapat bebas dalam kondisi selamat tak kurang satu apa pun, tetapi juga kekerasan tiada henti yang dilakukan TPNPB-OPM harus dihentikan,” ujar Hery.
