Pemerintahan Taliban Semakin Sulit Diatur?
Redaktur: Redaksi Kabar Negeri
Pemerintahan Taliban merebut kekuasaan di Afganistan pada tahun 2021 silam, saat itu banyak yang memperkirakan kelompok fundamentalis itu akan memerintah dengan cara yang berbeda kali ini.
Taliban membuat beberapa pernyataan yang menjanjikan, di mana kelompok tersebut mengisyaratkan adanya perubahan. Namun, mereka justru secara bertahap menerapkan kembali interpretasi keras mereka terhadap hukum Islam atau Syariat Islam yang mereka percayai.
Anak perempuan di Afganistan kini telah dilarang untuk bersekolah setelah lulus dari kelas enam sekolah dasar. Kaum perempuan di sana juga dilarang dari sebagian besar pekerjaan atau pun aktivitas di ruang publik seperti taman dan pusat kebugaran. Selain itu, para perempuan Afganistan juga tidak diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa ditemani oleh seorang pria mahramnya dan diwajibkan untuk menutupi wajah mereka.
Resolusi yang tengah dicanangkan itu juga akan mencantumkan sejumlah tantangan lain yang dihadapi Afganistan, termasuk situasi genting kemanusiaan yang begitu keji, masalah agama dan etnis minoritas, situasi keamanan dan aksi terorisme, produksi narkotika dan obat-obatan terlarang, kebutuhan sosial, ekonomi, dan pembangunan, serta mendorong adanya dialog untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum di negara tersebut.
Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara, yang baru-baru ini terpecah-belah dalam sebuah isu lainnya termasuk permasalahan perang Ukraina, dengan suara bulatnya menginstruksikan Guterres untuk segera menyerahkan laporan kepada Dewan Keamanan PBB pada pertengahan November mendatang dengan “rekomendasi yang berwawasan ke depan dengan pendekatan yang terintegrasi dan terpadu bagi para aktor politik, kemanusiaan, dan pembangunan yang relevan, baik di dalam maupun di luar PBB.”
Dalam sebuah resolusi terpisah, para dewan juga memperbarui Misi PBB di Afganistan (UNAMA) untuk satu tahun lagi.
Dewan Keamanan PBB mengakui bahwa mereka sudah kehabisan cara menghadapi pemerintahan Taliban di Afghanistan yang semakin berkuasa.
Pada hari Kamis (16/03), Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan rekomendasi independen tentang solusi memerangi tantangan-tantangan di negara tersebut, termasuk penindasan Taliban terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan di Afganistan.
“Para dewan tengah mengambil tanggapan yang begitu hati-hati dan terukur dengan para ahli dari luar dan pemikiran baru untuk mengatasi krisis sulit ini, dan pada dasarnya menyatakan bahwa pendekatan bisnis seperti biasa tidak cukup untuk Afganistan,” kata Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk PBB, Lana Nusseibeh.
