DBH Maluku Utara dalam Pusaran Kutukan Sumberdaya Alam
Redaktur: Yoshi
Oleh: Riyanda Barmawi (Direktur Eksekutif Nasional Institut)
Reformasi politik yang berlangsung pada pertengahan tahun 1998 menjadi babak baru dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Paket kebijakan otonomi daerah yang diterbitkan sejak 1999 turut membangkitkan harapan akan futur daerah yang lebih menjanjikan, karena reorganisasi hubungan pusat-daerah, kian memuluskan proses artikulasi dan pembangunan di aras lokal dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial ekonomi.
Perubahan rezim politik demokratis pada 1998 menandakan lahirnya era baru bagi pemerintah daerah. Paket kebijakan otonomi daerah yang diterbitkan sejak 1999 mengubah posisi daerah dalam pembangunan nasional. Bukanya di tempatkan sebagai entitas yang marginal, perubahan hubungan pusat-daerah, telah memperluas ruang pemerintah daerah untuk melaksanakan tanggubjawabnya. Harapan baru akan masa depan daerah yang lebih menjanjikan akhirnya tumbuh-mengakar di kalangan masyarakat.
Reorganisasi hubungan pusat-daerah membawa konsekuensi makin mudahnya proses artikulasi dan pembangunan di aras lokal, dengan tekad, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial ekonomi. Sehingga desentralisasi sebagai realitas baru pasca-reformasi sudah mestinya diterima dengan konsekuen. Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada daerah harus dilihat dalam konteks yang lebih substansial, yakni potensi sumberdaya yang dimiliki dikelola dan diperuntukkan untuk kemakmuran.
Daerah memiliki wewenang mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri, dengan harapan, memberikan kontribusi bagi pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan. Terbitnya Undang-Undang No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, semangatnya dapat dilihat dalam pengertian tersebut, yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai Dana Bagi Hasil atau DBH. DBH sendiri diklasifikasi menjadi dua jenis, yakni DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).
Secara definitif, DBH merupakan dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara, yang bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan keuangan pusat-daerah dengan porsi tertentu antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, serta menjadi instrumen desentralisasi fiskal untuk mengoreksi ketimpangan fiskal vertikal antara pusat-daerah, dan mengurangi ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah melalui pembagian yang merata.
DBH memuat dua prinsip pengalokasian. Pertama, prinsip by origin. Berdasar prinsip ini, pengalokasian DBH hendak dibagi dengan imbangan daerah penghasil mendapatkan porsi yang lebih besar, sementara daerah lainnya (dalam satu provinsi) mendapat bagian pemerataan dengan porsi tertentu, sesuai dengan UU No.33/2004. Kedua, adalah prinsip penyaluran berbasis atau sesuai dengan realisasi penerimaan negara yang dibagi hasilkan (based on actual revenue), seperti tercantum dalam Pasal 23 UU No.33/2004.
