Guru Besar UGM Sampaikan Kuliah Umum di Golkar Institute: Soroti Tantangan Tata Kelola Birokrasi di Indonesia
Redaktur: Yoshi
Jakarta — Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Agus Pramusinto, menyampaikan kuliah umum bertajuk “Good Governance dan Reformasi Birokrasi” dalam program Executive Education for Young Political Leaders (YPL) ke-16 yang diadakan oleh Golkar Institute. Acara yang berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar tersebut dihadiri oleh para kader muda dan pemimpin politik masa depan yang tengah mengikuti program pelatihan kepemimpinan.
Dalam kuliah umumnya, Agus menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa birokrasi memiliki peran krusial dalam menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, menurutnya, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama terkait kepentingan politik yang sering kali mempengaruhi jalannya birokrasi.
“Salah satu contoh nyata adalah politik kepentingan menjelang Pilkada, di mana sering terjadi tarik-menarik antara kepala daerah yang mencalonkan diri dengan struktur Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini menciptakan dinamika yang menghambat profesionalisme birokrasi,” jelas Agus.
Ia menambahkan, birokrasi harus menjadi motor penggerak dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memastikan pelayanan publik berjalan optimal, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Birokrasi bukan hanya sebagai eksekutor kebijakan, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan dalam mewujudkan keinginan publik melalui kebijakan yang tepat sasaran,” lanjutnya.
Agus juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan kajian mendalam dalam proses pengambilan kebijakan. Ia menyoroti bahwa banyak kebijakan di Indonesia yang belum dilandasi analisis yang memadai, sehingga hasilnya tidak selalu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kepada generasi muda yang kelak akan menjadi pemimpin, pastikan setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada data dan kajian yang solid. Ini akan menjadi fondasi untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” tegasnya.
Mengakhiri kuliah umum tersebut, Agus menyampaikan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya sekadar merampingkan struktur organisasi, tetapi yang paling penting adalah mengubah pola pikir (mindset) para aparat negara dalam memberikan pelayanan publik.
“Kita harus mengubah mindset ASN agar lebih berfokus pada pelayanan publik dan mencari solusi untuk setiap permasalahan yang ada. Transformasi mindset ini akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah,” pungkas Agus.
