Demokrasi Pancasila, Jalan Kebangkitan Indonesia

Redaktur: M Tahir

Oleh: Yana Maulidi Jusra (Ketua Umum Perserikatan Pemuda Bangsa)

Kabarnegeri.com— Meski telah berkembang diantara varian ruang dan waktu dalam lintasan sejarah, hingga diterima secara luas oleh seluruh penduduk bumi, sebagai landasan mengelola kehidupan bersama mulai dari persekutuan terkecil sampai persekutuan terbesar, “demokrasi” secara subtantif dan prosedural kaitannya dengan tata kelola pemerintahan yang memungkinkan distribusi hak dan kewajiban yang sama untuk terlibat dan berpartisipasi dalam negara.

“Rule of the demos or people power” yang kemudian di populerkan oleh Abraham Lincoln’s “Government of the people, by the people and for the people” terminilogi ini secara subtansi menempatkan rakyat sebagai pusat nilai yang menentukan segala aspek kehidupannya sendiri. Baik pemerintahannya, maupun hukum-hukumnya.

Demokrasi Liberal Dalam Fakta Pragmatisme Transaksional 

“The Cold Was Is Over”. berakhirnya perang dingin ini, ditandai runtuhnya Uni Soviet dan bubarnya fakta warsawa sekaligus menandai runtuhnya idiologi komunisme di kawasan Eropa serta kemenangan demokrasi liberal dan ekonomi pasar.

Kemenangan kapitalisme ini merambah ke berbagai negara hingga ke Indonesia. Perubahan rezim di Indonesia, dari totaliter ke demokrasi liberal dapat dilihat melalui (constitutional reform, legislative heavy, local government, and trasfarancy)

Francis Fukuyama memberi isyarat bahwa, kita telah mencapai “Akhir Sejarah”. Tidak ada yang bisa digali lebih jauh dari kebenaran. Konfrontasi idiologis yang menyakitkan akibat bentrokan isme-isme telah berakhir.  Semakin banyak jumlah masyarakat dari semakin banyak belahan dunia dari sebelumnya yang secara agresif ingin berpartisipasi dalam sejarah.

Samuel Huntington mengingatkan kita bahwa politik dunia telah memasuki fase baru yang mana persaingan tidak lagi terjadi antara bangsa-negara maupun empires. Sebaliknya, persaingan maupun perang dihasilkan dari benturan peradaban. Sumber konflik tidak lagi memperebutkan wilayah maupun sumber daya alam, tetapi sumber konflik terletak pada persinggungan peradaban di daerah (fault lines). Peradaban dimaksud ialah persamaan umum yang dimiliki oleh kelompok kultur. Dimana partisipan peradaban dapat mencakup beberapa negara dan bersifat dinamis.

Indonesia sendiri, masih banyak kalangan yang bergumam, praktik demokrasi yang belum sempurna, antara elit dan masyarakat lazim saling menyalahkan sebagai yang bertanggung jawab atas kemerosotan kualitasnya. Pragmatisme transaksional setiap pemilu misalnya, tak akan bertahan sebagai masalah abadi manakala tingkat kesejahteraan telah merata dan tinggi. Demokrasi, kebebasan, terkait dengan konteks kesejahteraan, hal yang masih terus diperjuangkan oleh siapapun yang memimpin negeri ini (Alfan Alfian:2022)